Meyakini Vaksin Astrazeneca Tidak Mengandung Babi

Bank Sel Host untuk produksi adalah sel-sel yang diperbanyak dan diadaptasi menjadi sel suspensi. Kandidat vaksin ChAdoX1 yang dikembangkan tidak menyebabkan virus bereplikasi (non-replicating virus), sehingga tidak akan menimbulkan infeksi pada mereka yang divaksinasi. Di dalam uji mannequin ChAdox1, setelah divaksinasi,floor spike protein dari virus SAR-CoV-2 akan merangsang produksi antibodi sehingga menimbulkan perlindungan dari paparan virus tersebut.

Vaksin Astrazeneca babi

BPOM menilai, risiko kematian akibat Covid-19 jauh lebih tinggi sehingga masyarakat tetap harus mendapatkan vaksinasi Covid-19 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah Indonesia diketahui telah menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin Astrazeneca batch CTMAV547. Langkah ini dilakukan menyusul adanya dua orang meninggal setelah menerima suntikan vaksin Astrazeneca. Peristiwa ini sedang diinvestigasi untuk memastikan dugaan keterkaitan antara vaksinasi dan kematian. MANADO, KOMPAS — Vaksinasi Covid-19 di Sulawesi Utara bakal melambat akibat penghentian sementara penggunaan vaksin AstraZeneca dari kumpulan produksi CTMAV547. Hingga kini, belum ada kasus fatalitas di Sulut terkait penggunaan kelompok vaksin tersebut.

Tetapi, MUI tetap memperbolehkan penggunaan AstraZeneca lantaran kondisinya mendesak. SEPUTARTANGSEL.COM – Polemik vaksin AstraZeneca yang mengandung babi sehingga dipertanyakan halal atau haram. Mereka menegaskan vaksin buatannya tidak mengandung babi atau hewan lain.

Dalam kesempatan berbeda, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Dr dr M Atoillah Isfandi, MKes, E memberikan pandangan terkait dengan konteks kehalalan pada vaksin COVID-19 AstraZeneca. Nadia menjelaskan walau dalam prosesnya bersinggungan, vaksin AstraZeneca tetap bisa digunakan karena kedaruratan. Platform vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca dengan kode AZD 1222 yang diproduksi dengan menggunakan adenovirus non-replicating sebagai vival vector antigen spike protein dari virus SARS-CoV-2. Maka, berdasarkan informasi diketahui bahwa terdapat vaksin bermasalah pada batch tertentu . Oleh karena itu, dia meminta dilakukan pemeriksaan merk vaksin tersebut. Seluruh vaksin COVID-19 AstraZeneca yang sudah dikirim pusat untuk masyarakat di DIY tak termasuk batch vaksin yang dihentikan distribusinya oleh Kemenkes.

Kesimpulan ini didapat setelah mengkaji seluruh dokumen vaksin asal Inggris tersebut. AstraZeneca, Minggu (21/3), menegaskan vaksin COVID-19 miliknya tidak mengandung bahan turunan babi. “Umat islam Indonesia wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yg dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19,” ujarnya. Kendati demikian, dia menjelaskan bahwa izin penggunaan vaksinAstraZeneca kali ini tidak berlaku lagi jika kelima alasan tersebut hilang.

Menanggapi itu, Majelis Ulama Indonesia menegaskan penggunaan vaksin AstraZeneca tetap diperbolehkan sekalipun komisi fatwa MUI menyatakan vaksin ini haram karena mengandung babi. Dan alasan terakhir, pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat international. “Produk vaksin produksi AstraZeneca ini hukumnya “Haram” karena dalam tahap proses produksinya, memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi,” tegasnya. Pasuruan (WartaBromo.com) – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin AstraZeneca yang bakal digunakan untuk program vaksinasi Covid-19 pemerintah haram. Selain itu ada pula pertimbangan Adh dhararu dalam hukum Islam atau kaidah kedaruratan.

Kajian ini pun ditindak lanjuti di dalam rapat dengan mendengar keterangan dari pemerintah. Dalam kandungannya ,vaksin yang diproduksi oleh perusahaan Inggris dan Swedia itu mengandung tripsin yang berasal dari babi. Sementara itu, MUI memandang besarnya manfaat dari vaksin covid-19 buatan AstraZeneca. Serta, mempertimbangkan kondisi darurat yang terjadi akibat pandemi covid-19.

“Dossier merupakan dokumen yang berisi bahan lengkap terkait Vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca. Dossier tersebut didapatkan MUI setelah melakukan audit dokumen di BPOM,” ujar Muti dalam keterangannya, Senin 22 Maret. JAKARTA – Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia menegaskan, Vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca sudah repair dinyatakan haram dalam ketentuan hukumnya. Meski haram, MUI menyatakan vaksin AstraZeneca masih boleh digunakan dengan syarat. Ketua MUI, Kiai Cholil Nafis, menjelaskan, dalam fikih Islam, istilah ‘halal’ berbeda dengan istilah ‘boleh’ untuk memenuhi kebutuhan mendesak. MUI menilai vaksinasi saat ini adalah suatu yang yang mendesak atau darurat harus cepat dilakukan untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Ahmad pun memaklumi jika Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan negara Islam lain memfatwakan vaksin AstraZeneca halal.

BPOM juga telah melakukan pembahasan bersama Komnas Penilai Obat terkait proses vaksinasi AstraZeneca. Ia mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan bahwa manfaat pada pemberian vaksin dapat merangsang pembentukan antibody baik pada usia dewasa maupun lansia. Pihaknya menyebutkan, secara sederhana, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan haramnya suatu vaksin. Apabila kandungan bahan di buat dengan cara yang haram, dalam proses pembuatannya melanggar hukum syariah, dan apabila tidak jelas manfaat suatu vaksin serta lebih besar dampak negatifnya. Juru bicara AstraZeneca Indonesia, Rizman Abudaeri menyatakan, pihaknya tidak menggunakan produk babi atau turunannya dalam pembuatan vaksin. Pemerintah tidak memikiki kekuasaan memilih jenis vaksin Covid-19, mengingat keterbatasan vakisn yang tersedia baik di Indonesia maupun tingkat world.

Ia menjelaskan bahwa dalam proses produksi vaksin Oxford-AstraZeneca, menggunakan enzim TryPLE yang bekerja mirip seperti tripsin. Namun, enzim ini dibuat secara rekombinan dari jamur dan tidak menggunakan tripsin babi. Namun dalam kondisi yang sangat mendesak akibat pandemi dan tidak mencukupi jika menggunakan vaksin Sinovac yang halal karena keterbatasan vaksin yang tidak memadai. Sehingga MUI memutuskan vaksin Covid-19 AstraZeneca hukum penggunaan vaksinnya mubah atau boleh digunakan untuk program vaksinasi. Ia menjelaskan, secara sederhana, ada 3 hal yang menjadi pertimbangan haramnya suatu vaksin. Bahannya mengandung bahan haram atau dibuat dengan cara yang haram, dalam proses pembuatan vaksin itu melanggar hukum syariah, dan tidak jelas manfaat suatu vaksin apalagi jika mudharatnya jauh lebih besar.