Bpom Kepada Mui

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas program vaksinasi Covid-19 di Indonesia, melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan telah dilakukan serangkaian pengujian dan menyatakan vaksin AstraZeneca aman dan efektif untuk digunakan. “Ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity,” papar Asrorun. Kapasitas produksi vaksin yang mereka miliki pun masih kalah jauh dari kebutuhan vaksin yang diperlukan masyarakat seluruh dunia.

Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat selalu bijak dalam memilih informasi dan tidak termakan isu-isu vaksin COVID-19 yang berpotensi mengganggu program vaksinasi. Menyusul terbitnya izin penggunaan darurat atau emergency use authorization yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan , Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa vaksin COVID-19 halal untuk digunakan. Pemerintah Indonesia terus bersiap untuk mendatangkan vaksin corona dari beberapa kandidat.

Dinyatakan haram karena dalam proses pembuatannya memanfaatkan enzim yang berasal dari babi. Menteri Tjahjo juga menyesalkan adanya oknum ASN yang mencari kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi di tengah pandemi. “Vaksinasi Covid-19 adalah program nasional yang harus kita dukung. ASN harus menjadi contoh bukan bersikap sebaliknya,” tuturnya. “Per 1 Mei 2021 jumlah produk yang bersertifikasi halal sudah mencapai 1066 yakni setengah dari kumulatif 2020,” ungkap Direktur Eksekutif LPPOM MUI Muti Arintawati.

Apakah vaksin covid halal

Di lain hal, MYEG Malaysia telah menandatangani kesepakatan dengan Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutival China untuk melakukan uji klinis Tahap 3 di Malaysia dan untuk mendapatkan sertifikasi halal, berdasarkan standar DSM Malaysia. Sedangkan PT Bio Farma milik Indonesia, yang bekerja dengan Sinovac Biotech Ltd dari China, mengatakan kepada Salaam Gateway bahwa mereka sedang mengupayakan sertifikasi halal untuk vaksin Covid-19. Adapun vaksin CoronaVac sebelum digunakan oleh masyarakat Indonesia diharapkan mengantongi sertifikasi halal dari MUI/BPJPH dan izin penggunaan darurat/EUA dari BPOM. Dalam mengeluarkan fatwa kehalalan vaksin Covid-19, MUI kata Azhar menjadikan sumber hukum agama sebagai pegangan yakni Al Quran, Al Hadits, serta kaidah fikih, dan pandangan ulama. Menurut Dewan Fatwa UEA, vaksin virus corona tetap diperbolehkan untuk digunakan meski ia mengandung bahan-bahan non-halal yang dilarang umat Islam.

Hal ini disampaikan baik oleh Badan Pengawas Obat Makanan dan dipertegas fatwa Majelis Ulama Indonesia . “Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia, baik di Indonesia maupun di tingkat international,” pungkas Asrorun. “Ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajat syariah di dalam konteks fiqih yang menduduki kedudukan darurat syari atau darurat syariah,” kata Asrorun. Vaksin merupakan salah satu jalan keluar yang dinilai berperan penting agar dunia bisa segera terlepas dari belenggu pandemi ini. Status halal ini berlaku untuk vaksin COVID-19 buatan Sinovac Life Science Co Ltd China serta PT Bio Farma , yaitu CoronaVac, Vaccine Covid-19, dan Vac2Bio.

“MUI eggak mau masuk neraka gara-gara mengeluarkan fatwa ini. Kami bukan sok-sokan, kami tidak akan mau dipengaruhi dengan cara apapun. Kita ini tidak sembrono dalam berfatwa itu,” ungkapnya. Cholil menegaskan, MUI tidak sembarangan dan berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. ”Karena sesuai namanya, sertifikat halal diterbitkan BPJPH bagi produk yang telah ditetapkan kehalalannya oleh MUI,” terangnya. Dia menegaskan, tidak ada mekanisme atau kesempatan sanggah dari pengaju atau produsen. Kemudian hoax yang mengatakan jika vaksin merupakan senjata biologis untuk memusnahkan umat Islam sangatlah tidak benar.

Oleh sebab itu, ditekankan Amirsyah, aspek halal dan thoyyib merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam penggunaan vaksin Covid-19. Ia pun meminta agar masyarakat sabar sampai proses di BPOM dan Komisi Fatwa MUI menetapkan soal penggunaan vaksin Covid-19 tersebut. Ditekankan Amisryah, bagi umat yang beragama Islam, label halal sangat diperlukan. Oleh karenanya, pemerintah meminta MUI untuk melakukan kajian terhadap kehalalan vaksin Covid-19. Sehingga, umat Islam nantinya tidak meragukan vaksin yang akan disuntikkan ke dalam tubuh mereka. Diberitakan kantor berita UEA, WAM, Selasa (22/12), fatwa ini datang sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang berkembang di kalangan umat Islam terkait dengan standing kehalalan vaksin Covid-19.

”Mungkin metode dan pemeriksaannya berbeda dengan yang dipedomani MUI,” jelasnya. b) Pada penyiapan bibit vaksin rekombinan hingga siap digunakan untuk produksi terdapat penggunaan tripsin dari babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan E.coli dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19. a) Pada tahap penyiapan inang virus terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Pandu menilai penilaian kehalalan vaksin dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sangat lemah.