Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Di samping itu, keputusan ini juga muncul sebagai jawaban Dewan Fatwa UEA atas permintaan pendapat dari Menteri Agama Malaysia. Ia berharap, masyarakat berpartisipasi aktif untuk menjadi penerima vaksin virus corona. Bogor – Berdasarkan hasil kajian dokumen yang dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia terhadap penggunaan bahan asal babi pada proses pembuatan COVID-19 AstraZeneca yang diproduksi oleh SK Biosicience Co. Ltd., Korea, disimpulkan bahwa vaksin ini menggunakan tripsin asal babi pada proses pembuatannya.

Tidak jelas apakah vaksin yang dikembangkan oleh Moderna dan China National Pharmaceutical Group mengandung komponen haram. Sementara pemerintah Singapura telah mengizinkan vaksin Pfizer-BioNTech untuk digunakan di negara tersebut. Ia menambahkan, sulit untuk membuat vaksin halal karena media kultur atau enzim perlu diubah.

Jika dilakukan dari awal, dengan tujuan sertifikasi halal, hal itu menurutnya akan lebih mudah berkembang. Dua sertifikasi dan EUA itu bagi umat Islam dan masyarakat menjadi penting untuk memenuhi persyaratan produk yang halal nan baik . BPJPH, kata Sukoso, lalu menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan/pengujian produk dari LPPOM.

Di luar isu vaksin yang berkembang di kalangan masyarakat, Pemerintah terus memonitoring perkembangan isu vaksinasi menggunakan vaksin AstraZaneca. Hal ini perlu dilakukan, supaya tak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. BPOM tegas tidak merekomendasikan vaksin Covid-19 Astrazeneca untuk digunakan di Indonesia selama masih dalam proses kajian. Keputusan penangguhan tersebut juga tetap diambil walaupun Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengimbau agar negara-negara tersebut tidak menghentikan program vaksinasi mereka.

Vaksinasi covid-19 penting untuk meningkatkan imunitas manusia terhadap serangan virus korona yang mematikan, yang sampai kemarin telah membunuh 1,5 juta lebih manusia di muka bumi. Tak diragukan vaksin Sinovac dan lainnya sangat penting untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Namun demikian, untuk vaksin Covid-19, ia mengaku belum mengetahui bahan lengkapnya dalam proses produksinya. Pfizer mengklaim tidak ada bahan hewani dalam vaksin, yang benar menurut bahan produk akhir, akan tetapi selama proses mereka tidak tahu.

Apakah vaksin covid halal

MUI sendiri, hari ini telah mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin Covid-19 buatan China tersebut. Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Niam mengatakan bahwa vaksin Sinovac hukumnya halal dan suci. BPOM juga akan melakukan audit ke Beijing untuk melihat proses produksi memenuhi kaidah standar produksi vaksin atau tidak. Oleh sebab itu, pemerintah meminta agar jangan ada anggapan bahwa kehalalan vaksin akan menghambat pengadaan vaksin corona di Indonesia. Poin pertama Fatwa Nomor 02 Tahun 2021 ini menyatakan bahwa vaksin virus corona buatan Sinovac Life Science Co Ltd China dan PT Biofarma hukumnya suci dan halal.

Beberapa perusahaan telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengembangkan vaksin bebas daging babi. Di Mumbai, India, cendekiawan Muslim mengatakan bahwa vaksin apapun dengan gelatin babi tidak diizinkan bagi Muslim di bawah hukum Islam. “Akan tetapi terkait kebolehan penggunaannya, ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan, kualitas, dan efficacy BPOM. Fatwa utuhnya akan disampaikan setelah BPOM menyampaikan mengenai aspek keamanan untuk digunakan, apakah aman atau tidak,” ujarnya. Namun, berbagai pendekatan jalan tengah kemudian diambil saat dalam kondisi darurat termasuk pandemi, solusi diperlukan dalam waktu yang sangat cepat. Lucia mengatakan, efikasi vaksin dengan 2 dosis standar yang dihitung sejak 15 hari pemberian dosis kedua hingga pemantauan sekitar 2 bulan menunjukkan efikasi sebesar 62,1 persen.

Proses penetapan halal untuk vaksin COVID-19 dilakukan melalui proses yang panjang. Sejak Oktober 2020, tim MUI yang terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MU beserta tim lainnya mengunjungi pabrik di China dan melakukan investigasi. Vaksin ini telah mendapatkan izin penggunaan dari BPOM pada tanggal 11 Januari 2021. Selanjutnya, pengiriman suplai vaksin COVID-19 dalam bentuk bahan baku ke Indonesia akan dilakukan secara bertahap mulai Januari 2021. Sementara itu, Deputi Akreditasi Badan Standardisasi Nasional , Donny Purnomo, menyatakan bahwa pihaknya dan KAN telah aktif bekerjasama dengan BPJPH untuk menyusun persyaratan akreditasi dan sertifikasi produk halal.